Celetukangucap

Ternyata UU Pornografi (baca wikipedia) yang telah disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008, merupakan salah satu UU yang menuai banyak kontroversi. Meskipun sudah disahkan sejak tahun 2008, sebelum disahkan, lebih kurang 10 tahun menjadi polemik di masyarakat. Polemik tersebut masih berlangsung hingga kini. Dan pada tanggal 6 Mei 2009, dimohon uji-materiilkan (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui risalah sidangnya dapat di download di anggara.

Namun, sebelum tanggal tersebut, Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan beberapa instansi lainnya akan memperjuangkan agar UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetap dipertahankan agar moral anak bangsa tetap terjaga. "Pornografi sangat membahayakan anak bangsa, jika tidak ada payung hukum yang jelas generasi penerus akan hancur," kata Masna Sari, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada pembahasan Uji Materi UU Anti Pornografi, di Kantor KPAI Jakarta. Berita tentang hal ini selengkapnya ada di KPAI: UU Anti-Pornografi Masih Diperlukan.

Selain hal itu baca juga :
1. Pornografi Merusak Otak Anak
2. Jangan Rusak SDM Kita dengan Pornografi!
3. 93,7 Persen Anak Indonesia Pernah Ciuman, Petting, dan Oral Sex
4. Legal Standing Pemohon Uji Materi UU Pornografi Tak Jelas

Lantas bagaimana tanggapan dari para capres dan cawapres tentang hal tersebut?
Mari kita ikuti ulasan berikut :
Seperti yang disampaikan TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon Wakil Presiden Boediono tak bersedia mengomentari soal Undang Undang Antipornografi yang sempat mengundang kontroversi beberapa waktu lalu. Ia hanya menegaskan setiap pembahasan suatu undang undang yang prosesnya cukup panjang dan rumit harus dikawal dengan baik.
"Soal UU Pornografi saya belum bisa komentar, belum waktunya," kata dia dalam acara "Boediono Menjawab" yang digelar komunitas blogger di angkringan Jalan Langsat I, Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Mei 2009.

Sedangkan berita dari tvOne, calon presdien Megawati Soekarnoputri menegaskan, "Ditanya soal itu, saya akan mudah untuk menjawabnya. Sejak saya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah menolak UU Anti Pornografi, karena konsisten kita dalam pluralisme kebudayaan". Saat ditanya oleh Sosiolog, Thamrin Tamagola, dalam diskusi "Kebudayaan dan Presiden" di Gedung Kesenian Jakarta, Minggu, 24 Mei 2009.